Kongres AS Sahkan UU Bela Muslim Uighur Saat Negara-Negara Mayoritas Muslim Diam

Kongres AS Sahkan UU Bela Muslim Uighur Saat Negara-Negara Mayoritas Islam Diam

IslamicTunesNews – Kongres Amerika Serikat sahkan Undang-undang (UU) yang menyerukan pemberian sanksi pada pejabat China yang bertanggungjawab atas penindasan kelompok muslim Uighur mendapat respon dari Fadli Zon, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Respon Fadli Zon pada Hasil Kongres AS tentang Hak Azazi Muslim Uighur

(dari kanan) Fadli Zon, Neno Warisman, Sang Alang, dan Muhammad Fadhli dari IslamicTunes, dalam sebuah pertemuan. (Dok. Istimewa)
(dari kanan) Fadli Zon, Neno Warisman, Sang Alang, dan Muhammad Fadhli dari IslamicTunes, dalam sebuah pertemuan. (Dok. Istimewa)

Melalui akun Twitter-nya pada Kamis (28/5/2020, 22.27 WIB) Fadli Zon mengatakan, “Bravo Kongres AS! Akhirnya justru AS yg membela Muslim Uyghur dr penindasan di RRC. Negara2 Islam di Timur Tengah umumnya tak berani bersikap begitu juga negara berpenduduk muslim terbesar Indonesia diam seribu bahasa.”

Tentang Kongres AS Terkait Muslim Uighur

Suasana Kongres AS membahas hak warga Uighur. (Dok. Istimewa)
Suasana Kongres AS membahas hak warga Uighur. (Dok. Istimewa)

Diberitakan Aljazeera, Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Uighur disahkan melalui pemungutan suara, di mana terdapat 413 anggota yang menyetujui dan hanya satu anggota yang menentangnya. Undang-undang tersebut kini akan dikirimkan ke Gedung Putih untuk ditandatangani Donald Trump.

Pengesahan UU tersebut terjadi beberapa tidak lama setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan kepada kongres bahwa pemerintah AS tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai kawasan otonom China.

Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS. (Dok. Istimewa)
Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS. (Dok. Istimewa)

Undang-undang tersebut menyerukan pemberian sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, China.

(kanan) Chen Quanguo, Sekretaris Partai Komunis China. (Dok. Istimewa)
(kanan) Chen Quanguo, Sekretaris Partai Komunis China. (Dok. Istimewa)

UU tersebut juga menunjuk anggota Politbiro China dan seorang Sekretaris Partai Komunis China, Chen Quanguo yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Michael McCaul Katakan China Lakukan Genosida Budaya pada Warga Uighur

Michael McCaul, Anggota Kongres AS dari Partai Republik. (Dok. Istimewa)
Michael McCaul, Anggota Kongres AS dari Partai Republik. (Dok. Istimewa)

Anggota Kongres AS dari Partai Republik Michael McCaul mengatakan China telah melakukan genosida budaya terhadap warga Uighur.

“China memusnahkan seluruh kebudayaan hanya karena tidak sesuai dengan definisi China yang diyakini Partai Komunis,” kata McCaul.

“Kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkan ini berlanjut,” imbuhnya.

Karantina muslim Uighur di China. (Dok. Istimewa)
Karantina muslim Uighur di China. (Dok. Istimewa)

Suara yang hampir bulat di Kongres, memberi sinyal pada Trump untuk menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap China. Namun, sejauh ini Gedung Putih belum memberi tanda-tanda akan melakukan penjatuhan sanksi tersebut.

Aktivis Uighur pun menyambut baik pengesahan UU ini. Presiden Kongres Uighur Dolkun Isa mendesak Presiden Trump untuk menandatangani UU tersebut dan segera mengimplementasikannya.

Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur. (Dok. Istimewa)
Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur. (Dok. Istimewa)

“Komunitas kami membutuhkan pemerintah AS dan pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil tindakan nyata. Setelah bertahun-tahun menderita dan frustasi, orang-orang Uighur membutuhkan harapan,” ujar Isa.

China Minta AS Hentikan RUU Terkait Uighur

Hua Chunying dari Kementerian Luar Negeri China. (Dok. Istimewa)
Hua Chunying dari Kementerian Luar Negeri China. (Dok. Istimewa)

China berulang kali membantah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan menyebut UU AS tersebut adalah bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri China, serta mendesak AS untuk menghentikan RUU tersebut.

“Undang-undang ini merusak kondisi HAM di Xinjiang, memfitnah upaya China dalam upaya deradikalisasi dan anti terorisme serta secara kejam menyerang kebijakan pemerintah Xinjiang China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying. (*)